I. PRINSIP AKUNTANSI
SYARIAH
Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang
mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi
pada suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan: mengidentifikasi
mana yang merupakan transaksi keuangan dan mana yang merupakan transaksi
nonkeuangan, mencatat secara matematis dan historis dengan menggunakan satuan
ukur nilai moneter tertentu, kemudian mengkomunikasikan melalaui laporan
keuangan.
Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur
aktivitas umat manusia yang berisis perintah dan larangan yang mengatur
hubunagan manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama manusia.
Pengertian akuntansi syariah dapat terdefinisi dengan jelas dari definisi
akuntansi dan syariah tersebut di atas.Jika dibandingkan dengan akuntansi
konvensional, akuntansi syariah memiliki beberapa persamaan prinsip. Berikut
adalah beberapa persamaan prinsip dalam akuntansi syariah dan akuntansi
konvensional:
1. Prinsip
pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip
penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip
pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip
kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip
perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
6. Prinsip
kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip
keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.
Sedangkan perbedaan prinsip akuntansi syariah dengan
akuntansi konvensional adalah sebagai berikut:
1. Para
ahli akuntansi konvensional berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau
harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud
dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam
menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan
melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi pada masa yang akan datang
dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal
dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal
tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam
konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash)
dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi
barang milik dan barang dagang;
3. Dalam
konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama
kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara
untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau
nilai;
4. Konsep
konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung
semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat
mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara
penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta
membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep
konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal
pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep
Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari
kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib
menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari
serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama
fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau
dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep
konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya
jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika
adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual
maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan
laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
Sumber-sumber hukum Islam
telah mencukup kaidah-kaidah yang mengatur pemeliharaan terhadap modal pokok
(kapital) .Prinsip-Prinsip Akuntansi pada Modal Pokok yang terpenting
diantaranya sebagai berikut.
1. Tamwil dan
Syumul (Mempunyai Nilai Tukar dan Universal)
Modal
itu harus dapat memberikan nilai, yaitu mempunyai nilai tukar di pasar bebas.
Bisa saja, modal beda dalam naungan sebuah perusahaan dalam bentuk uang, barang
milik, atau barang dagangan selama harta itu masih bisa dinilai dengan uang
oleh pakar-pakar yang ahli di bidang itu serta disepakati oleh mitra usaha.
Ra’sul-maal (modal awal) juga bisa berbentuk manfaat, yang dalam konsep
akuntansi positif disebut ushul ma’nawiah (modal nonmateri), seperti halnya
sesorang yang terkenal maupun nama baik dan hak-hak istimewa. Oleh karena itu
dalam konsep akuntasi Islam, kapital mempunyai makna universal dan luas, yang
meliputi uang, benda, atau yang nonmateri.
2. Mutaqawwim
(Bermanfaat)
Modal
itu harus bernilai, artinya dapat dimanfaatkan secara syar’i. Jadi, harta-harta
yang tidak mengandung manfaat tidak termasuk dalam wilayah akuntansi yang
sedang dibicarakan, seperti khamar, daging babi, dan alat-alat perjudian. Di
suatu negara yang berhukum kepada hukum Islam, tidak boleh masuk kedalam
keuangannya atau keuangan masyarakatnya yang muslim jenis-jenis harta yang
tidak boleh dimafaatkan secara syar’i. Jika didapati, harus disita dan
menghukum orang-orang Islam yang memilikinya.
3. Penguasaan dan
Pemilikan yang Berharga
Mal
atau harta itu harus dimilki secara sempurna dan dikuasainya sehingga ia dapat
memanfaatkannya secara bebas dalam bermuamalah atau bertransaksi. Sebagai
contoh, tidak boleh bagi seseorang untuk memulai dengan pihak lain kerja sama
dalam uang dan pekerjaan dengan janji membayarkan uang tersebut dikemudian hari
atau uang itu masih bersifat utang (dalam jaminan), seperti yang ditegaskan
oleh ulama fiqih dalam fiqih syarikah.
4. Keselamatan dan
Keutuhan Ra,sul-maal
Sistem
akuntansi Islam menekankan pemeliharan terhadap kapital yang hakiki, seperti
yang tergambar dalam sabda Rasul sebagai berikut.
“Seorang
mukmin itu bagaikan seorang pedagang; dia tidak akan menerima laba sebelum dia
mendapatkan ra’sul-maalnya (modal). Demikian juga, seorang mukmin tidak akan
mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan
wajibnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Adapun
yang dimaksud dengan selamatnya modal hakiki ialah selamat dari julah,
unit-unit materinya, dan daya tukar barang, bukan dari segi unit-unit uangnya
dan juga bukan dari segi daya beli secara umum. Pendapat ahli tafsir dan ulama
fiqih tentang pemeliharaan modal (ra’sul-maal) hakiki:
· Imam
ar-Razi berkata, “Yang diinginkan oleh seorang saudagar dari usahannya ialah
dua hal: keselamatan modal dan laba.”
· Imam
an-Nasafi berkata, “Sesungguhnya tuntutanmdagang itu ialah selamatnya modal dan
adanya laba.”
· Ibnu
Qudamah berkata, “laba itu ialah hasil pemeliharaan terhadap modal.”
· At-habari
berkata. “orang yang beruntung dalam perdagangannya ialah orang yang menukar
barang yang dimilikinya dengan suatu tukaran yang lebih berharga dari barangnya
semula.”
5. Prinsip
Perhitungan Laba dalam Akuntansi Islam
Dari
pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat
ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal
pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul
karena barter atau ekpedisi dagang.
Aturan
laba dalam konsep Islam:
a. Adanya harta (uang) yang
dikhususkan untuk perdagangan
b. Mengoperasikan modal
tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur yang lain lain yang terkait untuk
produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
c. Memposisikan harta sebagai
obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertmabahan atau
pengurangan jumlahnya
d. Selamatnya modal pokok yang
berati modal bias dikembalikan.
II. AZAZ
TRANSAKSI SYARIAH
Apabila
kita bandingkan dengan kerangka dasar yang lain, maka kerangka dasar syariah
ini juga secara explisit (jelas dan tegas) menetapkan azas transaksi syariah
yang luhur, manusiawi, dan bersifat melindungi kepada ummat manusia secara
keseluruhan dalam hal bermuamalat. Azas transaksi syariah yang telah ditetapkan
(IAI, 2007) adalah seperti berikut ini:
a. persaudaraan (ukhuwah);
Prinsip
persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata
interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan
secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economic)
sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain.
Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf),
saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin
(takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
b. keadilan (’adalah);
Prinsip
keadilan (’adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatna dan memberikan
sesuatu hanya pada yang berhak serta
memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam
kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur :
- Riba
(baik riba nasiah maupun fadhl);
Esensi
riba adalah setiap tambahan pada pokok
piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya
dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan
dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang
(money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak
sejenis secara tidak tunai.
- kezaliman
(unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan)
Esensi
kezaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan
sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang
bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat
menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya
sebagian, atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang
melakukan transaksi.
- maysir
(unsur judi dan sifat spekulatif);
Esensi
masyir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan
dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).
- gharar
(unsur ketidakjelasan)
Esensi gharar adalah
setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur
ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya
kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain :
a. tidak ada kepastian
penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad;
b. menjual sesuatu yang
belum berada di bawah kekuasaan penjual;
c. tidak adanya kepastian
kriteria kualitas dan kualitas barang/jasa;
d. tidak adanya kepastian
jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
e. tidak danya ketegasan
jenis dan obyek akad;
f. kondisi obyek akad
tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
g. adanya unsur
eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan
ketidak tahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- haram
(unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional
yang terkait).
Esensi
haram adalah segala jenis unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur’an dan
As Sunah.
c. kemashalatan (maslahah);
Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala
bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan
spiritual, serta individual dan kolektif. Kemashlahatan yang diakui harus
memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa
kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan
kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermashlahat harus memenuhi
secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid
syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :
ü
akidah, keimanan dan ketakwaan (dien);
ü
intelek (’aql);
ü
keturunan (nasl);
ü
jiwa dan keselamatan (nafs); dan
ü
harta benda (mal).
d. keseimbangan (tawazun);
Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan
aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan
sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan
pelestarian. Transaksi syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan
perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat
yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada
semua pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi.
e. universalisme (syumuliyah).
Prinsip universalisme (syumuliah) esensinya dapat dilakukan
oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan
semesta (rahmatan lil alamin).
THANKS FOR READING
BalasHapus